Labuan Bajo, InfoMabar
Terkait ancaman kekeringan yang berkepanjangan, para kepala desa di Kabupaten Manggarai Barat, diminta untuk cepat tanggap. Jangan menunggu masyarakat dalam keadaan sudah lapar baru lapor ke kabupaten.
Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes., saat memimpin rapat koordinasi Dampak Perubahan Iklim, yang berlangsung di ruang rapat bupati, Rabu (07/02/2024).
“Kepala desa harus cepat tanggap. Jika ada kasus (akibat kekeringan berkepajangan, Red.), para kepala desa harus segera lapor. Jangan tunggu masyarakat yang lapor, baru huru hara lapor ke Kabupaten,” tegas Wabup Yulianus.
Wabup Yulianus mengibaratkan orang yang lapar akibat kekeringan seperti orang yang sakit. Jangan menunggu sakitnya parah baru minum obat.
“Demikian pula dengan orang yang lapar karena kekeringan yang berkepanjangan. Jangan tunggu orang lapar baru lapor,” pinta Wabup Yulianus.
Wabup Yulianus melanjutkan bahwa pemerintah, utamanya kepala desa yang dekat dengan masyarakat, harus hadir pada saat yang tepat. Hadir pada saat masyarakat butuh kehadiran pemerintah.
Saat masyarakat sedang mengalami persoalan, kata Wabup Yulianus, pemerintah selalu siap untuk mengatasi. Demikianpun dengan ancaman kekeringan berkepanjangan, pemerintah pasti selalu siap melakukan langkah penanganan.
“Apapun dampak yang terjadi sebagai akibat dari kekeringan yang berkepanjangan ini, pada prinsipnya, pemerintah siap untuk mengatasi,” tegas Wabup Yulianus.
Walau demikian, lanjutnya, pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, tidak mungkin mengalokasikan bantuan jika tidak mendapat laporan dari pemerintah desa. Laporan menjadi dasar dan acuan dalam mengalokasikan bantuan untuk masyarakat.
Wabup Yulianus mengakui bahwa dampak dari kekeringan yang berkepanjangan, itu bisa berupa gagal tanam, bisa juga berupa gagal panen.
Apapun bentuk dampak dari kekeringan itu, Wabup Yulianus memberi perintah kepada instansi terkait, untuk melakukan pendataan secara dini. Sebab data yang akurat akan menentukan bentuk solusi yang diberikan.
“Data harus betul-betul akurat. Sebab data menjadi dasar dalam mengalokasikan bantuan. Jangan sampai karena data salah, kita salah juga dalam mengalokasikan bantuan,” jelas Wabup Yulianus.
Setelah data diperoleh, Wabup Yulianus meminta instansi terkait untuk melakukan analisa dengan cermat, sehingga penanganannya tepat. (EfjE-Tim IKP Kominfo
