‘AYO HIDUP SEHAT, MULAI D…

13-11-2018 Hits:76 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Selepas perempatan Nggorang ke arah Selatan, perjalanan pagi menuju Kampung Benteng, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo terasa menyenan... Selengkapnya...

HARAPAN DARI SIMPOSIUM ST…

06-11-2018 Hits:137 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Meski hari belum juga siang, namun suasana di Hall Kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa (6/11/2018) terasa panas membuat gerah peserta... Selengkapnya...

CUNCA WULANG, PESONA YANG…

06-11-2018 Hits:110 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Ketika memasuki kawasan hutan mbeliling hawa nan sejuk menemani perjalanan anda yang meliuk-liuk menyusuri jalan berkelok-kelok. Jalanan... Selengkapnya...

ROBERTUS RESMIANTO,SP DIL…

05-11-2018 Hits:109 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula, melantik dan mengambil sumpah Robertus Resmianto,SP sebagai Camat Mbeliling di Warsawe... Selengkapnya...

46 TENAGA KERJA ANGKATAN …

01-11-2018 Hits:171 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Tepuk tangan dan sorak-sorai peserta uji kompetensi bidang informatika menggema di ruang pertemuan Hotel La Prima Rabu pagi, (31/10/2018... Selengkapnya...

70 TENAGA KERJA ANGKATAN …

30-10-2018 Hits:176 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Industri pariwisata di Labuan Bajo terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut kebutuhan akan t... Selengkapnya...

PANGAN LOKAL PENYANGGA UT…

30-10-2018 Hits:130 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Kampung Lengkong Cepang, Desa Watu Tiri, Kecamatan Lembor Selatan, Kamis (25/10/2018) sekonyong-konyong menjadi ramai. Pagi itu selain s... Selengkapnya...

PEMDA MABAR GIATKAN GERAK…

10-10-2018 Hits:383 BERITA Administrator

KOMINFO MABAR; Selasa, 09 Oktober 2018 LABUAN BAJO – “Selamat Pagiiiiii…,” demikian suara Wakil Bupati Manggarai Barat, drh.  Maria Geong,Ph.D., saat... Selengkapnya...

KOMINFO MABAR SELENGGARAK…

05-10-2018 Hits:509 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Langkah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) mengejawantahkan nawa cita kedua, membangun tata kelola pemerintahan yang be... Selengkapnya...

LAUT BUKAN KERANJANG SAMP…

03-10-2018 Hits:454 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Pagi yang asri dengan balutan hawa dingin begitu terasa di pantai Pede. Orang-orang yang berdatangan dengah seragam khas masing-masing i... Selengkapnya...

Rincian Formasi Lengkap P…

26-09-2018 Hits:2507 BERITA Administrator

Labuan Bajo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) resmi mengumumkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018... Selengkapnya...

GERAKAN SADAR WISATA DAN …

24-09-2018 Hits:446 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Potensi sektor pariwisata yang luar biasa dari keindahan alam dan ragam Budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia dengan pesonanya yang memi... Selengkapnya...

Terbitkan Perpres, Presid…

20-09-2018 Hits:477 BERITA Administrator

Jakarta, 19 September 2018; Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut untuk m... Selengkapnya...

SEJUMLAH OPD KABUPATEN MA…

18-09-2018 Hits:474 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Waktu menunjukkan tepat pukul 09.30 Wita kegiatan Pemaparan Laporan Antara dan Forum Group Discussion (FGD) Identifikasi Infrastruktur d... Selengkapnya...

10 DOKTER INTERNSHIP ANGK…

17-09-2018 Hits:569 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Sepuluh dokter internship angkatan I sudah berada di Labuan Bajo. Mereka merupakan peserta yang lolos Program Internship Dokter Indoensi... Selengkapnya...

DESA BATU CERMIN JADI CON…

13-09-2018 Hits:541 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT menjadi desa contoh dalam perlindungan tenaga kerja di Kabupat... Selengkapnya...

PNS Tidak Netral dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres di Beri Sanksi Tegas

Jakarta, Kominfo - Dalam suratnya yang ditujukan para Pejabat Negara (mulai dari menteri Kabinet Kerja hingga Gubernur, Bupati, dan Wali kota), tertanggal 27 Desember 2017, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyampaikan beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman.
Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa,” jelas Asman.
Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah PNS selain Sekretaris Daerah, menurut Menteri PANRB Asman Abnur, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.
Adapun dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
Sedangkan dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekretaris Daerah Provinsi, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Menteri PANRB juga mengingatkan adanya ancaman Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa:  i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; ii) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:

a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dan memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk;

b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Adapun Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa: i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ii) pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah; iii) pembebasan dari jabatan; dan iv) atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:

  • Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

“Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” tulis Menteri PANRB.
Menteri PANRB meminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Penjabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Menteri PANRB ini dengan sebaik-baiknya.

Sumber: Humas Kementerian PANRB

 

Administrator