‘AYO HIDUP SEHAT, MULAI D…

13-11-2018 Hits:67 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Selepas perempatan Nggorang ke arah Selatan, perjalanan pagi menuju Kampung Benteng, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo terasa menyenan... Selengkapnya...

HARAPAN DARI SIMPOSIUM ST…

06-11-2018 Hits:130 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Meski hari belum juga siang, namun suasana di Hall Kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa (6/11/2018) terasa panas membuat gerah peserta... Selengkapnya...

CUNCA WULANG, PESONA YANG…

06-11-2018 Hits:106 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Ketika memasuki kawasan hutan mbeliling hawa nan sejuk menemani perjalanan anda yang meliuk-liuk menyusuri jalan berkelok-kelok. Jalanan... Selengkapnya...

ROBERTUS RESMIANTO,SP DIL…

05-11-2018 Hits:102 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula, melantik dan mengambil sumpah Robertus Resmianto,SP sebagai Camat Mbeliling di Warsawe... Selengkapnya...

46 TENAGA KERJA ANGKATAN …

01-11-2018 Hits:163 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Tepuk tangan dan sorak-sorai peserta uji kompetensi bidang informatika menggema di ruang pertemuan Hotel La Prima Rabu pagi, (31/10/2018... Selengkapnya...

70 TENAGA KERJA ANGKATAN …

30-10-2018 Hits:170 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Industri pariwisata di Labuan Bajo terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut kebutuhan akan t... Selengkapnya...

PANGAN LOKAL PENYANGGA UT…

30-10-2018 Hits:126 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Kampung Lengkong Cepang, Desa Watu Tiri, Kecamatan Lembor Selatan, Kamis (25/10/2018) sekonyong-konyong menjadi ramai. Pagi itu selain s... Selengkapnya...

PEMDA MABAR GIATKAN GERAK…

10-10-2018 Hits:375 BERITA Administrator

KOMINFO MABAR; Selasa, 09 Oktober 2018 LABUAN BAJO – “Selamat Pagiiiiii…,” demikian suara Wakil Bupati Manggarai Barat, drh.  Maria Geong,Ph.D., saat... Selengkapnya...

KOMINFO MABAR SELENGGARAK…

05-10-2018 Hits:494 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Langkah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) mengejawantahkan nawa cita kedua, membangun tata kelola pemerintahan yang be... Selengkapnya...

LAUT BUKAN KERANJANG SAMP…

03-10-2018 Hits:448 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Pagi yang asri dengan balutan hawa dingin begitu terasa di pantai Pede. Orang-orang yang berdatangan dengah seragam khas masing-masing i... Selengkapnya...

Rincian Formasi Lengkap P…

26-09-2018 Hits:2499 BERITA Administrator

Labuan Bajo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) resmi mengumumkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018... Selengkapnya...

GERAKAN SADAR WISATA DAN …

24-09-2018 Hits:441 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Potensi sektor pariwisata yang luar biasa dari keindahan alam dan ragam Budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia dengan pesonanya yang memi... Selengkapnya...

Terbitkan Perpres, Presid…

20-09-2018 Hits:469 BERITA Administrator

Jakarta, 19 September 2018; Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut untuk m... Selengkapnya...

SEJUMLAH OPD KABUPATEN MA…

18-09-2018 Hits:468 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Waktu menunjukkan tepat pukul 09.30 Wita kegiatan Pemaparan Laporan Antara dan Forum Group Discussion (FGD) Identifikasi Infrastruktur d... Selengkapnya...

10 DOKTER INTERNSHIP ANGK…

17-09-2018 Hits:558 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Sepuluh dokter internship angkatan I sudah berada di Labuan Bajo. Mereka merupakan peserta yang lolos Program Internship Dokter Indoensi... Selengkapnya...

DESA BATU CERMIN JADI CON…

13-09-2018 Hits:532 BERITA Administrator

LABUAN BAJO – Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT menjadi desa contoh dalam perlindungan tenaga kerja di Kabupat... Selengkapnya...

Terbitkan Perpres, Presiden Ingin Pemda Lebih Berperan Dalam Program JKN

Jakarta, 19 September 2018; Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelengaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terbitnya Perpres sebagai wujud komitmen dari pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan program JKN berkelanjutan dan diharapkan terus mengalami perbaikan agar masyarakat di seluruh lapisan dapat menikmati program jaminan kesehatan yang berkualitas.

Perpres ini juga memberikan peran lebih luas kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program JKN. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kesehatan adalah salah satu kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Selain itu, di Perpres tersebut juga mengatur pemanfaatan dana cukai rokok dari daerah. Hal ini juga merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang harus dijalankan. Dalam UU tersebut diamanatkan pengalokasian pajak rokok sebesar 50 persen untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

"Ya memang sudah kita keluarkan. Yang pertama itu ada amanat Undang-Undang bahwa 50 persen dari cukai rokok digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 September 2018.

Dalam waktu dekat, pengalokasian cukai rokok tersebut diharapkan dapat menutup defisit yang saat ini dialami BPJS Kesehatan. Dengan itu diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

Sedangkan jangka panjangnya dengan Perpres ini diharapkan bisa memberikan insentif kepada pemerintah daerah agar turut serta dalam upaya memperkuat penyelenggaraan program JKN. Caranya dengan memperkuat fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Perpres mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya dengan upaya promosi dan pencegahan penyakit yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Apabila peran pemerintah daerah ini dapat dijalankan dengan baik, diharapkan pembiayaan layanan kesehatan akan menjadi lebih efektif. Lalu jumlah kasus penyakit yang membebani anggaran juga dapat ditekan.

"Di BPJS sendiri kemarin terjadi defisit yang itu harus ditutup. Apapun yang namanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok," tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Negara telah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap defisit tersebut. Dirinya juga meminta BPJS untuk membenahi sistem pelayanan dan verifikasi keuangan.

"Karena ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten/kota di seluruh Tanah Air. Bagaimana memonitor klaim dari rumah sakit. Bukan sesuatu yang gampang. Saya mengalami semua. Di lingkup provinsi dulu kita juga ada Kartu Jakarta Sehat. Itu mengontrol verifikasi setiap rumah sakit tidak mudah," imbuhnya.

Menanggapi kekhawatiran akan berkurangnya pendapatan daerah akibat pengalokasian cukai tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut kebijakan tersebut justru untuk kepentingan daerah sendiri, dan menjadi insentif bagi daerah untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan kondisi kesehatan masyarakatnya. Selain itu, kebijakan itu sebelumnya juga sudah melalui persetujuan daerah.

"Itu yang menerima juga daerah. Untuk layanan kesehatan di daerah, bukan pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah," tandasnya.

Jakarta, 19 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

 

Administrator